Luas Tanah Prabowo

Luas Tanah Prabowo – ” Saya kenal Pak Prabowo punyai tempat yang sangatlah luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar, ikut di Aceh Tengah 120 ribu hektar. Saya cuma mau mengemukakan kalau, kalau, kalau pembagian-pembagian sesuai ini tdk dikerjakan jaman pemerintahan saya. “

Pengakuan itu diungkapkan capres (calon presiden) nomer urut 01 Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Sultan Jakarta (17/02/2019) waktu menyikapi usul lawan tandingnya Prabowo Subianto masalah pembagian sertifikat tanah. Awalnya Prabowo memandang pembagian sertifikat tanah yang dikerjakan Jokowi tidak pas dengan UUD 1945 Kasus 33 yang selanjutnya dijawab Jokowi dengan pengakuan diatas.

Pengakuan Jokowi diprotes tim Prabowo sebab dikira bertendensi menyerang pribadi, satu ketentuan yang dilarang oleh Komisi Penyelenggara Umum (KPU) bertindak sebagai penyelenggara debat.

” Saya selalu jelas saja saya sangatlah menyesal kalau Pak Jokowi menurut saya menyerang pribadi Pak Prabowo berkenaan tanah punya Pak Prabowo beberapa ratus ribu hektar di Kalimantan timur di Aceh itu punya perusahaan bukan punya pribadi Prabowo, ” kata Hashim Djojohadikusumo, Direktur Komunikasi serta Sarana Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi selesai debat.

Hasjim menuturkan tempat di Kalimantan Timur dipunyai Prabowo pada 2004 sesudah diambil alih dari BPPN. ” Itu BPPN merupakan tubuh negara yang kelola hutang orang-orang yang credit macet, kenyataannya jelas Prabowo tolong negara dengan mengambil alih aset-aset memiliki masalah, ” tutur Hashjim.

” Kami akan tuntut kami akan lapor ke Bawaslu. “

Intimidasi memberikan laporan Jokowi ke Bawaslu serius berlangsung. Team Advokat Indonesia Berjalan (TAIB) memberikan laporan Jokowi ke Bawaslu pada Senin (18/2/2019) . ” Kami sudah memberikan laporan calon presiden 01 dalam soal ini Pak Jokowi sehubungan dengan apakah yang sudah beliau berikan tadi malam pada debat calon presiden ke-2. Yang beliau berikan lebih pada menyerang pribadi, pada fitnah, ” kata Djamaludin Koedoebon, anggota TAIB yang bertindak selaku pelapor di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurut Djamaludin, Jokowi dikira sudah melanggar Kasus 280 huruf c Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 Terkait Pemilu. Kasus itu melarang peserta, pelaksana serta team kampanye mengejek seorang, agama, suku, ras, kelompok, calon, serta/atau peserta pemilu yang lainnya sepanjang kampanye.

Menurut Djamaludin gugatan Jokowi yang menyebutkan Prabowo punyai beberapa ratus ribu hektare tempat di Kalimantan Timur serta Aceh sangatlah gak berdasarkan. Meskipun sebenarnya, ujarnya, status tempat itu konsisten punya negara serta Prabowo cuma punyai hak untuk usaha (HGU) .

Tahu dianya dilaporkan Jokowi menjawab mudah. Dia menjelaskan biar tidak perlu ada debat mendekati Pemilu 2019 apabila sedikit-sedikit perkataan serta moment dalam debat diancam akan dilaporkan pada Bawaslu. ” Ya debat waktu lalu saya dilaporkan, jika debat dilaporkan tak mesti debat saja, ” kata Jokowi sekalian ketawa pada wartawan di Tangerang, Senin (18/2/2019) .

Gak Butuh Dilaporkan

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Terakhir menuturkan dalam debat ada ruangan buat sama-sama mengklarifikasi beberapa hal yang dikira tidak benar.

Sisa Komisioner KPU itu menuturkan permasalahan kepemilikan tempat tdk termasuk juga dalam penyerangan yang punya sifat pribadi. Menurut Sigit, kepemilikan tempat adalah sisi dari harta kekayaan yang terbuka buat didapati publik dari capres.

” Ini pula sehubungan dengan bagaimana suatu ketetapan di nikmati oleh individu spesifik. Jadi yang diungkapkan paslon 01 bukan bentuk serangan yang sifatnya personal, ” kata Sigit pada reporter Tirto, Selasa (19/2/2019) .

Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ikut membantah ada pengakuan Jokowi yang menyerang Prabowo dengan personal. Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni memandang simpatisan Prabowo ” baper ” atau terambil perasaan sebab terasa kalah dalam debat tempo hari.

” Jika Jokowi menyebutkan masalah keluarganya Prabowo, menyentuh bekas istrinya terus ada menyentuh masalah fisiknya Prabowo, nah itu baru menyerang personal ya, ” kata Raja Juli pada reporter Tirto.

Tetapi sama-sama memberikan laporan dalam acara pemilu dikira satu yang wajar. Dosen hukum pidana dari Kampus Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menuturkan debat adalah acara kampanye dalam pemilu hingga berubah menjadi hak peserta buat memberikan laporan perkiraan pelanggaran oleh peserta lainnya.

” Masalah pengakuan yg menyerang pribadi biarkanlah Bawaslu yang menerjemahkannya, ” kata Abdul Fickar pada reporter Tirto.

Dikaji Bawaslu
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh Team Advokat Indonesia Berjalan (TAIB) atas perkiraan melanggar Kasus 280 huruf c Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 Terkait Pemilu. Kasus itu melarang peserta, pelaksana serta team kampanye mengejek seorang, agama, suku, ras, kelompok, calon, serta/atau peserta pemilu yang lainnya sepanjang kampanye.

Anggota TAIB Djamaludin Koedoebon menuturkan gugatan Jokowi yang menyebutkan Prabowo punyai beberapa ratus ribu hektare tempat di Kalimantan Timur serta Aceh sangatlah gak berdasarkan. Meskipun sebenarnya tempat itu konsisten punya negara serta Prabowo cuma punyai hak untuk usaha (HGU) .

Prabowo sendiri udah mengklarifikasi pengakuan Jokowi waktu debat berjalan. Prabowo mengaku apabila dianya kuasai beberapa ratus ribu hektar tempat dengan status HGU. Tempat itu berada di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare serta Aceh Tengah seluas 120 ribu hektare. Prabowo menjelaskan siap kembalikan tempat itu ke negara apabila memang diperintah.

” Tanah saya kuasai beberapa ratus ribu hektare benar. Itu HGU (hak untuk usaha) , punya negara. Itu benar, negara dapat mengambil. Buat negara saya ikhlas dibanding ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis serta patriot, ” kata Prabowo dalam debat antar calon presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) .

Selain itu, Bawaslu masihlah membahas apa laporan pada Jokowi penuhi segi formil serta materil hingga butuh dilakukan tindakan atau mungkin tidak.

” Jikalau itu tercukupi maka bisa dikerjakan klarifikasi pada beberapa team, ” tutur Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di daerah Thamrin, Jakarta Pusat.

Fritz menuturkan masalah serangan yang punya sifat pribadi memang tdk dirapikan dengan detail dalam Undang-undang Pemilu. Hal demikian cuma ada dalam budaya atau peraturan debat.

Peraturan debat sendiri dibikin atas basic perjanjian berbarengan pada KPU, Bawaslu serta dua team pemenangan pasangan calon.

” Yang dirapikan dalam UU Pemilu merupakan mengejek suku agama ras serta kelompok. Serta budaya debat itu suatu ketentuan yang di sepakati oleh peserta pemilu serta KPU, ” tutur Fritz.