Anggota DPR Dari PKB Minta Jokowi Segera Selesaikan Kasus HAM 1998

Anggota DPR Dari PKB Minta Jokowi Segera Selesaikan Kasus HAM 1998 – Anggota DPR dari Fraksi PKB Faisol Riza ikut kirim surat terhadap Presiden Joko Widodo ( Jokowi) buat menagih penyelesaian perkara HAM peniadaan orang dengan cara paksa pada tahun 1997-1998. Sebelumnya setelah ia bersurat terhadap Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Faisol membetulkan udah bikin surat kedua-duanya. Kembali ia mendorong biar pemerintah menjalankan rujukan DPR yg dibikin pada 28 September 2009. Rujukan itu menurut hasil pengumpulan bukti-bukti Komnas HAM pada 2006.

Dalam surat terhadap Presiden Jokowi, Faisol mengharapkan pemerintah menindaklanjuti rujukan DPR itu. Ia mengusik program Nawacita Jokowi.

” Udah 10 tahun rujukan itu di terima Instansi Kepresidenan dari DPR. Warga serta terlebih keluarga korban sangatlah mengharapkan biar 4 rujukan itu Bapak Presiden lakukan. Tidakkah penyelesaian pelanggaran HAM saat terus adalah satu diantaranya program yg Bapak tetapkan dalam Nawa Cita? ” tuliskan Faisol seperti dilansir merdeka. com, Jumat (25/1) .

” Saya sangat percaya Bapak Presiden tetap ingat WIJI Thukul, satu diantaranya korban peniadaan paksa 1998. Lantaran kami kenal, Bapak Presiden ikut kenal serta bahkan juga sempat bersua keluarga Wiji Thukul di Sorogenen, Solo. Saat pelantikan Bapak jadi Presiden, Bapak juga pernah bersua dengan Pak Utomo Raharjo, orang-tua Petrus Bima Anugerah yang berubah menjadi korban orang hilang. Terus, pada bulan Mei 2018 yang silam, Bapak Ikut bersua dengan Pak Paian Siahaan, orang-tua korban orang hilang Ucok Munandar Siahaan, dalam pertemuan pada Bapak Presiden dengan keluarga korban peserta Perbuatan Kamisan di Istana Negara, ” lanjut Faisol.

Ia mengemukakan jadi satu diantaranya korban selamat, serta anggota legislatif, punyai keharusan akhlak buat mencari kawan-kawan sama-sama korban. Ia mau mengetuk hati Presiden Jokowi buat menjalankan rujukan DPR.

” Terutama di mulai dari yg sangat mendorong untuk keluarga korban, ialah penerimaan atas mereka yg tetap hilang, pemberian kompensasi serta rehabilitasi, ratifikasi Konvensi Internasional Anti Peniadaan Paksa, serta Pengadilan HAM Ad Hoc untuk perkara itu, ” kata Faisol.

Faisol sangat percaya presiden bakalan menjalankan rujukan DPR bukan hanya berikan keadilan untuk korban.

” Namun Ikut adalah bentuk implementasi janji Nawa Cita dan implementasi tanggung jawab konstitusional Bapak Presiden di sektor HAM. Perihal itu akan juga membuat Bapak Presiden bertambah di cintai rakyat jadi Presiden yg sangatlah perduli pada hak asasi manusia serta keadilan, ” katanya.
Mengenai empat rujukan seperti ditulis dalam surat Faisol, sebagaimana berikut :

1. Menyarankan Presiden buat membuat Pengadilan HAM Ad-hoc ;

2. Menyarankan Presiden serta segala institusi pemerintah dan pihak berkenaan buat lekas mengerjakan pelacakan pada 13 aktivis yg tetap hilang ;

3. Menyarankan Pemerintah buat merehabilitasi serta berikan kompensasi terhadap keluarga korban yg hilang ;

4. Menyarankan Pemerintah biar lekas meratifikasi Konvensi Anti Peniadaan Paksa jadi bentuk prinsip serta support buat menyudahi praktek Peniadaan Paksa di Indonesia.