7 Parpol di Blora Menuding Ada Penggelembungan Suara Salah Satu Parpol

7 Parpol di Blora Menuding Ada Penggelembungan Suara Salah Satu Parpol – Sejumlah 7 partai politik di Kabupaten Blora, Jateng, mendorong KPU menyelenggarakan pengambilan kembali nada privat penentuan legislatif. Mereka menuding ada perbuatan kecurangan berwujud penggelembungan nada salah satunya partai politik.

Ke tujuh partai politik itu merupakan Hanura, Demokrat, Golkar, PPP, Gerindra, Perindo serta PKS. Menurut mereka, berlangsung penggelembungan nada salah satunya partai politik pada proses hitung nada pada Pemilu, 17 April waktu lalu.

Ketua DPC Partai Hanura Blora, Edi Harsono, menyebutkan ada hasil terkait hasil C1 di sebagian TPS di Kabupaten Blora. Menurut dia, ada penggelembungan nada pada Partai Nasdem.

” Di TPS 05 Desa Pelem, Kecamatan Blora. Dalam laporan dari saksi kami, ini contoh, di sini ada pencatatan yg berlangsung pencoretan. Senantiasa kita jeli penjumlahannya. Penjumlahan ini semestinya cuma 20, namun di sini ditulis 40. Dengan dimaksud dengan huruf 40. Berada pada Partai Nasdem, ” kata Edi terhadap wartawan, Jumat (19/4/2019) .

Tidak cuman di TPS 05 Desa Pelem, Edi pula memberi contoh perkara yg berlangsung di TPS 01 Desa Gembol Kecamatan Bogorejo. Apabila dalam penjumlahan nada akhirnya 33 nada, akan tetapi ditulis dengan angka 83.

” Kami ada tulisan dalam penjumlahan yg beda. Yg semestinya bila ditotal dengan angka ini ketemunya 33, namun kami menemukannya ada 83 dengan huruf ditulis 83. Berada pada Partai Nasdem pula, (lembar) Propinsi, ” katanya.

Edi menuturkan, banyak ketua partai politik udah setuju apabila kedepannya udah terkumpul bukti yg kuat bakal menyambung dengan usaha hukum.

” Bila memang ini kita berikan di saksi kita yg berada pada PPK, semisalkan kelak hologram menjelaskan begini serta ada beda dengan plano, kita bakal mengerjakan usaha hukum ke Bawaslu. Kita udah menemukannya di sebagian TPS, ini dua TPS cuma sampel, ” ujarnya.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Blora, Bambang Susilo, mengharapkan pihak penyelenggara Pemilu ialah Komisi Penentuan Umum (KPU) bisa lekas menindaklanjutinya, termasuk juga Bawaslu Kabupaten Blroa bertindak sebagai pengawas.

” Cukuplah disayangkan ada relasi kami yg menemukannya bukti C1, tak sama dengan yg berada pada warga, ialah berlangsung ada perkiraan penggelembungan nada. Karenanya kami sangatlah mengharapkan KPU, Bawaslu, dapat menindak lanjuti peristiwa ini, ” tegasnya.